Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terkait insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menewaskan dua anggota kepolisian. Peristiwa tragis tersebut menuai perhatian publik dan memunculkan desakan agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu. Menurut DPR, siapapun yang terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa aparat penegak hukum harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Ini adalah peristiwa serius yang menyebabkan hilangnya nyawa dua anggota Polri. Maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar salah satu anggota DPR dalam keterangannya.

DPR juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menangani kasus tersebut. Koordinasi yang baik dinilai krusial agar proses penyelidikan berjalan lancar serta menjaga soliditas antar-institusi. DPR mengingatkan agar insiden ini tidak memicu ketegangan antara aparat keamanan, melainkan menjadi momentum evaluasi bersama.

Selain menyoroti aspek hukum, DPR meminta dilakukan evaluasi terhadap prosedur operasional kendaraan militer di jalan raya. Penggunaan kendaraan berat seperti truk TNI di ruang publik dinilai harus mematuhi standar keselamatan yang ketat, termasuk kondisi kendaraan, kelayakan pengemudi, serta pengaturan jam operasional.

“Kecelakaan ini harus menjadi pelajaran penting. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, baik yang melibatkan aparat maupun masyarakat sipil,” kata anggota DPR lainnya.

Sementara itu, pihak TNI menyatakan telah mengambil langkah awal dengan melakukan pemeriksaan internal terhadap pengemudi dan unit kendaraan yang terlibat. TNI juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum. Polri memastikan penyelidikan dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian serta keterangan dari para saksi.

Insiden ini memicu reaksi luas dari masyarakat yang menuntut kejelasan dan keadilan atas peristiwa tersebut. Publik berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa keselamatan di jalan raya menjadi prioritas utama bagi seluruh pengguna jalan, termasuk institusi negara.

DPR pun menegaskan akan terus mengawal proses investigasi hingga tuntas. Lembaga legislatif berharap hasil penyelidikan dapat diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

JAKARTA – Menteri Kehutanan  (Menhut Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Indonesia melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan  The Royal Foundation di London.

Kehadiran Menhut di London  untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Breakfast discussion bersama King Charles III pada 21 Januari 2026.

Dalam perbincangannya dengan  Direktur Eksekutif The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, Dr. Tom Clements, Menhut  menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia dan berkomitmen penuh pada Global Biodiversity Framework.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa pengakuan hutan adat menjadi pilar utama strategi konservasi nasional.

“Pengakuan hutan adat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati,” kata Menhut, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, kebijakan ini memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem. Pada November 2025, dalam United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro, Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat, dengan kemajuan signifikan sepanjang 2025.

“Sepanjang tahun 2025, kemajuan nyata telah dicapai, dengan sejumlah unit hutan adat yang sedang melalui tahapan penetapan, konsolidasi, verifikasi, hingga penetapan hukum. Untuk menjamin kredibilitas dan kualitas, Indonesia telah menerbitkan Pedoman bagi Calon Verifikator Hutan Adat serta melaksanakan program peningkatan kapasitas di berbagai wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia fokus mengurangi konflik manusia dan satwa liar, khususnya konflik manusia–gajah di Sumatera. Dimana, kata dia, peta jalan mitigasi konflik manusia–gajah menargetkan 75 persen konflik dapat dikelola secara efektif dan penurunan risiko hingga 75 persen pada 2030.

Dalam menekan kejahatan satwa liar, Indonesia memperkuat patroli di habitat kritis, meningkatkan pengawasan di bandara dan pelabuhan, serta memulangkan satwa hasil perdagangan ilegal ke habitat alaminya. Langkah ini dilakukan untuk menekan perburuan dan perdagangan satwa liar lintas negara.

Indonesia juga memperketat penegakan hukum serta bekerja sama dengan platform digital untuk mencegah perdagangan satwa liar secara daring.

“Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi melalui sistem elektronik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Royal Foundation merupakan lembaga filantropi berbasis di Inggris yang didirikan oleh keluarga kerajaan Inggris yaitu Prince William dan Catherine (Kate Middleton), untuk mendukung berbagai inisiatif global di bidang pelestarian lingkungan, aksi iklim, kesehatan mental, dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan strategis yang berkelanjutan.